Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-archivearticle1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="en" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="actanova-preservation">Journal Customary Law</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Journal Customary Law</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">3026-460X</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Indonesian Journal Publisher</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">analisis-pembentukan-pengadilan-khusus-agraria-untuk-mengimplementasikan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-penyelesaian-urusan-tanah</article-id>
      <article-id pub-id-type="doi">10.47134/jcl.v2i1.3375</article-id>
      <title-group>
        <article-title>Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Zaidan</surname>
            <given-names>Muhammad</given-names>
          </name>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Nugraha</surname>
            <given-names>Nicholas</given-names>
          </name>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Gusthomi</surname>
            <given-names>Moh.</given-names>
          </name>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>03</day>
        <month>12</month>
        <year>2024</year>
      </pub-date>
      <volume>2</volume>
      <issue>1</issue>
      <fpage>11</fpage>
      <lpage>11</lpage>
      <permissions>
        <copyright-statement>© 2024 Indonesian Journal Publisher</copyright-statement>
        <copyright-year>2024</copyright-year>
        <license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <abstract>
        <p>Jurnal  yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparsialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digarisbawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.</p>
      </abstract>
      <kwd-group kwd-group-type="author">
        <kwd>Agraria</kwd>
        <kwd>Good Governance</kwd>
        <kwd>Pertanahan</kwd>
        <kwd>Pelayanan Publik</kwd>
        <kwd>agraria</kwd>
        <kwd>masyarakat</kwd>
        <kwd>pembentukan</kwd>
        <kwd>pengadilan</kwd>
        <kwd>khusus</kwd>
        <kwd>asas-asas</kwd>
      </kwd-group>
      <self-uri content-type="pdf" xlink:href="/journals/articles/analisis-pembentukan-pengadilan-khusus-agraria-untuk-mengimplementasikan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-penyelesaian-urusan-tanah/pdf-stream" />
      <self-uri content-type="html" xlink:href="/journals/articles/analisis-pembentukan-pengadilan-khusus-agraria-untuk-mengimplementasikan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-penyelesaian-urusan-tanah/html" />
    </article-meta>
  </front>
  <body>
    <sec id="sec1">
      <title>Full Text &amp; Preserved Archival Statement</title>
      <p>Jurnal  yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparsialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digarisbawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.</p>
    </sec>
  </body>
  <back>
    <ack>
      <p>Digitally preserved and archived by ActaNova Digital Archival &amp; Preservation Network (Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals).</p>
    </ack>
  </back>
</article>